SEJAK tahun 1967, dua tahun sebelum penentuan pendapat rakyat Irian Barat (sekarang Papua dan Papua Barat), PT Freeport Indonesia (PT FI) telah menandatangani kontrak kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mulai beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua.
Jika dihitung, berarti, sudah hampir 44 tahun PT FI beroperasi di tanah suku Amugme dan Kamoro. Pada 25 tahun pertama beroperasi, pemerintah Indonesia juga masyarakat Papua tak menerima bagi hasil dari penambangan emas tersebut.
Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) memprediksi, setiap harinya kira-kira sekitar 300 kilogram emas dan 600 kilogram mineral berharga perak, serta tembaga dari 238.000 ton dihasilkan.
Hampir sebagian besar dikeruk dari lokasi tambang Grassberg di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut dekat Cartenz Piramid.
Manfaat dari kehadiran PT FI sendiri tak pernah dirasakan oleh masyarakat sekitar. Malahan, banyak pihak yang berpendapat bahwa kehadiran PT FI justru menambah konflik baru.
Buktinya dapat kita temui, bagaimana terus terjadi konflik antar warga masyarakat karena saling berebut dana kompensasi dari PT FI yang jumlahnya padahal tak begitu besar.
Jika dihitung, berarti, sudah hampir 44 tahun PT FI beroperasi di tanah suku Amugme dan Kamoro. Pada 25 tahun pertama beroperasi, pemerintah Indonesia juga masyarakat Papua tak menerima bagi hasil dari penambangan emas tersebut.
Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) memprediksi, setiap harinya kira-kira sekitar 300 kilogram emas dan 600 kilogram mineral berharga perak, serta tembaga dari 238.000 ton dihasilkan.
Hampir sebagian besar dikeruk dari lokasi tambang Grassberg di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut dekat Cartenz Piramid.
Manfaat dari kehadiran PT FI sendiri tak pernah dirasakan oleh masyarakat sekitar. Malahan, banyak pihak yang berpendapat bahwa kehadiran PT FI justru menambah konflik baru.
Buktinya dapat kita temui, bagaimana terus terjadi konflik antar warga masyarakat karena saling berebut dana kompensasi dari PT FI yang jumlahnya padahal tak begitu besar.
Evaluasi PT Freeport
Sebenarnya mana yang perlu dievaluasi? Pihak PT freeport ataukah pemerintah negeri kita ini, atau malah keduanya perlu dievaluasi? PT freeport telah lama mengeruk kekayaan alam kita dengan semena-mena bahkan tidak memberi bagi hasil yang memuaskan untuk Indonesia. Tapi mengapa Freeport masih tetap beroperasi dengan aman dan nyaman. Apakah pemerintah sudah mulai terserang penyakit bisu tuli sehingga sudah tidak peduli lagi dengan segala tingkah perusahaan asal Amerika itu. Saya rasa bukan hanya sekedar evaluasi tapi lebih mengarah ke revolusi besar-besaran pemerintahan kita, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemerintahan harus bersih dari praktek KKN, dan lebih dari itu para pejabat pemerintah harus diperbaiki moralnya, agar tidak mudah tergiur oleh gemerlapnya dunia.
Disunting dari pogauokto.blogspot.com dengan penambahan.
